Jumat , 08 September 2017, 10:53 WIB

Kemaritiman Indonesia Tertinggal dari Negara Lain

Rep: Ali Mansur/ Red: Endro Yuwanto
 Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing (kanan) memberikan penyampaian mengenai permasalahan pelabuhan Indonesia di ruangan Media Centre, DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6). (Republika/Raisan Al Farisi)
Anggota Komisi V DPR RI, Anton Sihombing (kanan) memberikan penyampaian mengenai permasalahan pelabuhan Indonesia di ruangan Media Centre, DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anton Sihombing menilai bidang kelautan atau kemaritiman Indonesia sangat tertinggal di banding negara lain. Padahal, kata Anton, Indonesia termasuk negara maritim dengan lautnya yang lebih luas dibanding negara lain. 

Menurut Anton Presiden Soekarno bahkan sudah membuat landasan berfikir secara komprehensif tentang kelautan Indonesia untuk 75 tahun ke depan. Yakni dengan mendirikan pendidikan kelautan setara dengan Kingspoint di Amerika. 

"Tapi apa yang terjadi sekarang, kelautan kita tertinggal. Di Tokyo, Jepang kita di black list, Standar internasional pelayaran (SCTW), dan masih banyak lagi," keluh Anton, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (8/9).

Tidak hanya itu, pendidikan kemaritiman di Indonesia juga di down grade. Dulu, Soekarno mendirikan pendidikan kelautan itu setara dengan Kingspoint Amerika, dosennya juga dari Kingspoint. Sekarang di down grade menjadi setingkat balai pelatihan. "Ini jelas mendeskriditkan. Di luar negeri Polandia misalnya sudah memiliki universitas kelautan, Cina memiliki dua universitas, Korea juga dua universitas, begitu juga Jepang dan London,” ujar Anton. 

Politisi dari fraksi Partai Golkar ini menduga ketertinggalan tersebut dikarenakan penempatan orang-orang yang tidak tepat. Tidak sedikit harbor master atau syahbandar itu berasal dari orang hukum. Padahal seharusnya syahbandar merupakan orang yang sangat mengerti tentang kelautan. 

Anton menilai perlunya perbaikan yang menyeluruh dalam bidang kelautan. Hal itu untuk membangun kemaritiman Indonesia seperti program nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya. Perlunya penempatan sumber daya manusia yang kapabilitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi dalam dunia kemaritiman.