Sabtu 14 Sep 2024 05:05 WIB

Undip Benarkan Pungli Hingga Rp 40 Juta di PPDS Anestesi, Begini Pengakuan Utuh Dekan FK

Ada tradisi iuran mahasiswa junior semester satu untuk memenuhi kebutuhan senior.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Mas Alamil Huda
Suasana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2024). Undip mengakui praktik perundungan memang terjadi di program pendidikan dokter spesialis (PPDS).
Foto: Reublika/Kamran Dikarma
Suasana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/8/2024). Undip mengakui praktik perundungan memang terjadi di program pendidikan dokter spesialis (PPDS).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip), Yan Wisnu Prajoko, telah mengakui bahwa praktik perundungan memang terjadi di program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di kampusnya. Terkait di PPDS Anestesia Undip, Yan mengonfirmasi bahwa memang ada tradisi menghimpun iuran oleh mahasiswa junior semester satu untuk memenuhi kebutuhan senior, khususnya untuk kebutuhan makan atau konsumsi.

"Kita ngomong di (PPDS) anestesi saja, di semester satu mereka per bulan (iuran) lebih kurang Rp 20 juta sampai Rp 40 juta per bulan untuk enam bulan pertama. Itu untuk gotong royong konsumsi. Ketika mereka semester dua, giliran (mahasiswa PPDS) semester satu lagi," kata Yan saat diwawancara media di Gedung FK Undip, Jumat (13/9/2024).

Baca Juga

Menurut Yan, dua pertiga dari iuran yang dikumpulkan mahasiswa semester satu PPDS Anestesi Undip digunakan untuk konsumsi. "Bayangkan sekarang makan sekali Rp 30 ribu. Nanti diklarifikasi sama rumah sakit, rumah sakit menyediakan berapa (porsi makan) untuk mereka bekerja. Jadi mereka (mahasiswa PPDS) bergotong royong memenuhi sendiri," ucapnya.

Dia kemudian membantah kabar bahwa uang iuran mahasiswa semester satu PPDS Anestesia Undip digunakan untuk kebutuhan lain, misalnya seperti membayar kredit mobil para senior. "Kalau yang di sini, mereka untuk operasional mereka. Mereka menyewa mobil untuk operasional mereka. Mereka menyewa kos yang dekat dengan (Rumah Sakit) Kariadi supaya dekat. Selalu terkait operasional, terkait studi mereka," ujar Yan.

Dia menambahkan, informasi terkait iuran itu diperoleh dari para mahasiswa senior PPDS Anestesia Undip ketika Undip melakukan investigasi internal terkait kematian Aulia Risma Lestari (ARL). ARL adalah mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP dr Kariadi yang diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Yan mengatakan, saat proses investigasi internal Undip terkait kematian ARL berlangsung, para mahasiswa senior PPDS Anestesia Undip menjelaskan mengapa perlu ada iuran. "Kalau kita mendengarkan cerita mereka, pelaku, terkait iuran, mereka akan menjelaskan rasionalnya, kenapa harus iuran. Tapi saya tahu, bahwa di balik rasional pembenaran Anda, mereka pelaku itu, itu tidak bisa diterima oleh publik. Sehingga saya merasa itu memang harus dihapuskan," ucapnya.

Yan mengungkapkan, dirinya diangkat menjadi dekan FK Undip pada 15 Januari 2024. Pada 25 Maret 2024, Yan menerbitkan surat edaran tentang pungutan iuran mahasiswa junior PPDS Anestesia Undip. "Saya membatasi maksimum Anda boleh iuran Rp 300 ribu per bulan," katanya.

Dia menambahkan, iuran maksismum Rp 300 ribu itu adalah untuk kegiatan para mahasiswa di luar keperluan akademik atau pembelajaran. "Saya tahu lah kadang mereka perlu (hiburan) nyanyi, perlu sepak bola, bulutangkis, itu tidak ada di biaya akademik, di UKT," ujar Yan.

Menurut Yan, penetapan iuran Rp 300 ribu itu hanya berlandaskan asas toleransi dan pengertian. Sebab dia menyadari bahwa menjalankan PPDS Anestesia memang berat.

photo
Bullying di Program Pendidikan Dokter Spesialis - (Infografis Republika)

Hasil investigasi Kemenkes terbukti.. baca di halaman selanjutnya.

 

Kehidupan adalah anugerah berharga dari Allah SWT. Segera ajak bicara kerabat, teman-teman, ustaz/ustazah, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menenangkan diri jika Anda memiliki gagasan bunuh diri. Konsultasi kesehatan jiwa bisa diakses di hotline 119 extension 8 yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes juga bisa dihubungi pada 021-500-454. BPJS Kesehatan juga membiayai penuh konsultasi dan perawatan kejiwaan di faskes penyedia layanan
Advertisement

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
  • almh dr ARL berkali kali disebut dlm bbrp berita mulai masuk ppds Juli 2022...wafatnya Agustus 2024..sdh 2 tahun ppds...Tp berkali kali juga undip bilang iuran cuma di semester 1..Lho.??...dr ARL 2 tahun semester 1 nya?? Hadeeeuh....pembuli dan undip hrs tanggungjawab dgn omongannya
    6 Bulan lalu
  • Saya yakin bukan hanya di PPDS anastesi saja tapi juga di penyakit dalam, THT, jantung, syaraf dll, jika persoalan begal uang untuk konsumsi daftarin aja para konsulen dan bantuan miskin dari pemerintah.
    6 Bulan lalu
  • gak malu tuh civitas akademika yg ikutan demo STAND WITH...CRIME??? haha bakar lilin segala bela2 in sang Dekan dkk,tukang bully dan palak. Semoga almarhumah mendapatkan ampunan Allah SWT Aamiin
    6 Bulan lalu
  • Sdh terbukti baru ngaku...undip juga harus tuntut atas kejadian ini...
    6 Bulan lalu
  • Bukan hanya PPDS Anestesi. Sudah jadi rahasia umum. Silahkan dicek sendiri.
    6 Bulan lalu
  • Dekan undip, mengakui adanya perundungan dan pungutan di ppds anastesi, knp tdk dari awal terbuka. Selaku dokter memang ada prilaku spt itu hanya derajatnya yg berbeda. Kuasa dosen dan senior begitu terlihat, mana moralitas dan etika ?
    6 Bulan lalu
  • Ya memang PPDS itu memang unik dan lucu. Disamping beaya yg gedhe ( obgyin diatas 1 M) . Seleksinya juga masalah trah. Kalau trah darah Biru yaitu yg ortunya dokter dokter spesialis lebih mudah diterima dibanding ortunya orang biasa. Jadi bukan faktor pinter nya. Masalah bulying itu dah lama terjadi. Seandainya menkesnya dokter pasti hal itu tidak akan dibuka lasis gini.
    6 Bulan lalu
  • Pemerintah jangan tinggal diam ,dr. 2 yang tidak bermoral sebaiknya di pecat aja masuk aja dr.2 spesialis dari Cina, Hongkong, Taiwan , India dll. Dari pada pakai uang rakyat, ujung 2nya, bunuh lagi rakyat dg kejam .kepolisian harus usut tuntas di seluruh perguruan Negeri maupun swasta yg ada fak. Kedokterannya di seluruh Indonesia .
    6 Bulan lalu
  • Yan wisnu, sebagai dekan harus bertanggung jawab atas kematian dr Aulia, tadinya nyangkal eh sekarang malah ngaku Yan2 ,polisi ko, di lawan kasian kan bapak, dr. Aulia juga wafat ya, mikirkan anaknya ,Yan itu harus di tembak di Nusa kambangan, dr. tidak bermoral cabut aja ijin praktek nya.
    6 Bulan lalu
  • jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja,, beri efek jera pada para pelaku jika memenuhi unsur pidana, pidanakan saja jangan sungkan demi tercipta manusia yang menghargai harkat kemanusiaan manusia lainnya. satu nyawa sdh hilang,,martir perundungan di tempat ini.
    6 Bulan lalu
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement