REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) bersama 133 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat nasional. Dalam pembukaan Rakernas, Ketua Umum Baznas Kiai Noor Achmad menegaskan, bahwa Baznas tidak mencampur adukkan bantuan untuk Gaza-Palestina dengan program kemanusiaan di Baznas sendiri.
“Kami tegaskan bahwa akhir-akhir ini bantuan Palestina dan pengelolaan zakat infak sedekah dana sosial keagaman lainnya, itu kita pisahkan. Jadi Bantuan Palestina sendiri, dan yang biasa kita lakukan sendiri, sehingga nanti jelas,” kata Kiai Noor di kawasan Ancol, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Kiai Noor mengatakan, bahwa dana yang masuk ke Baznas maupun UPZ memang meningkat di tahun ini, di bandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, dia pastikan, bahwa Dana Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina tidak pernah diganggu untuk dan atau karena alasan apapun.
“Dana bantuan Palestina itu pokoknya terdedikasikan itu, kami bantu untuk ini tidak bisa digunakan untuk yang lain. Tidak boleh, makanya tidak bisa kami bebas, mukoyad itu mengikat dengan apa yang disampikan oleh para donatur,” terangnya.
Kiai Noor menjelaskan, bahwa di Baznas sendiri ada dua jenis bantuan, yakni bantuan dana dunia islam (SDI) dan untuk Palestina.
“Dana solidaritas dunia Islam (SDI), kita hitung dari Januari sampai sekarang, masih ada beberapa miliar, itu saja kita pisahkan lagi dengan dana bantuan untuk Palestina,” kata kiai Noor.
Kemudian dana bantuan untuk Palestina, yang baru dibuka oleh Baznas pada 17 Oktober 2023 lalu, pun terpisah. Sejak diluncurkan bahkan sampai sekarang, masih banyak dana bantuan untuk Palestina yang berdatangan.
“Sejak 17 Oktober pada saat kami luncurkan sampai dengan sekarang ini, yang kurang lebih sudah mendapatkan Rp 100 miliar selama satu bulan, dan akan terus karena masih banyak yang belum menyampaikan dan mereka masih menghimpun, Insya Allah disampaikan kalau sudah terkumpul banyak, jadi masih berjalan terus. Dana luar biasa dari masyarakat untuk Palestina itu maka dana itu kami sendirikan, tidak kami campur,” jelasnya lagi.
Sedangkan dana SDI, lanjut kiai Noor, memang menjadi agenda prioritas di Baznas. Yakni untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Tentunya kata dia, juga berkoordinasi dengan Kementerian PMK dan Kementerian Sosial.
“Kita kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan Menko PMK tentang kemiskinan, kita minta datanya, lalu (cari) mana yang akan kita prioritaskan,” terang Kiai Noor.
“Kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, maka dari itu kita prioritaskan untuk kemiskinan ekstrem, itu saja kita prioritaskan, kita tidak mengambil semuanya, karena kemiskinan ekstrem masih 4,5 juta orang. Harapan kita dan harapan Presiden di 2024 ini selesai,” terangnya.
Untuk mengentaskan kemiskinan itu, beberapa cara yang dilakukan Baznas adalah melalui skema Ekonomi. Di antaranya program beasiswa yang sudah ada menjangkau 5000 orang dan akan ditingkatkan menjadi 15 ribu orang, kemudian program Baznas Microfinance.
“Jadi macam-macam skema yang kita berikan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Maka kaitannya dengan UPZ ini untuk membangun bersama, karena kita melihat ada potensi untuk melakukan kegiatan besar, misalkan kita tetapkan 15 ribu beasiswa nanti kita bagi,“ kata kiai Noor.
“Intinya kita membuat sinergitas sekaligus meningkatkan pengumpulan dan meningkatkan bagaimana kualitas pendistribusian yang baik di tingkat UPZ,” tambahnya.
Diketahui ada 133 UPZ yang bergabung dan menjadi bagian dari BAZNAS. 133 UPZ ini terdiri atas 12 UPZ Kementerian, 31 UPZ Lembaga Negara, 42 UPZ BUMN, dan 48 UPZ Swasta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
