Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

DPR akan Panggil Menhan dan Menkominfo Terkait Konflik Papua

Selasa 03 Sep 2019 15:02 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menanggapi konflik yang sedang terjadi di Papua, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menanggapi konflik yang sedang terjadi di Papua, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan di Papua dengan persuasif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, untuk mendengarkan penjelasan terkait konflik yang terjadi di Papua. Rencananya, pertemuan tersebut akan digelar Kamis (5/9).

Baca Juga

"Insha Allah hari Kamis, kami akan bahas bersama Menhan, Menlu, Menkominfo dan Kepala BIN sebagai mitra Komisi I DPR RI bagaimana solusi permasalahan Papua dan penyelesaiannya," ujar Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua dengan pendekatan persuasif. Selain itu, provokator yang terlibat dalam rencana pemisahan diri dari Indonesia juga dituntut segera ditangkap.

"Semua pelaku, dalang, dan aktor intelektual baik di dalam maupun di luar negeri harus bertanggung jawab dan diseret ke pengadilan sebagai bentuk keadilan masyarakat Papua,” ujar Abdul.

Pemerintah juga didesak untuk tak membiarkan kelompok separatis memprovokasi masyarakat Papua. Hal itu diperlukan agar Papua tak berpisah seperti yang terjadi pada Timor Leste.

Terkait dugaan terlibatnya Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda dalam kericuhan di Papua, ia tak terlalu mengomentari hal tersebut. Namun ia yakin pemerintah dan aparat keamanan memiliki rencana untuk menghalang kelompok separatis menghasut masyarakat Papua.

"Saya kira pemerintah dan aparat dalam hal ini sudah punya peta dan bagaimna cara mengatasinya. Kita dari DPR akan melihat nanti seberapa jauh kami bisa membantu menyelesaikan masalah ini," ujar Abdul.

Ia pun meminta semua pihak untuk mengurai konflik yang terjadi di Papua dengan pendekatan persuasif. Agar kehidupan bermasyarakat di sana dapat kembali normal seperti sedia kala. "Kita kondisikan suasana kondusif kembali normal, setelah normal masyarakat kembali. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak  terlalu lama," ujar Abdul.

Nawir Arsyad Akbar

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA