Topik Terhangat

#hti dissolution

Jokowi denies Perppu on ormas repressive

Rabu, 18 Okt 2017 14:27 WIB

JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) denied the government regulation in lieu of law (Perppu) on mass organizations (Ormas) was repressive, since in reality, its draft was made democratically. "The conclusion is that such...

Discussing Perppu Ormas, DPR to invite former HTI leaders

Kamis, 05 Okt 2017 03:30 WIB

JAKARTA -- The House of Representatives (DPR) Commission II has been inventorying parties which will be invited to discuss the Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations (Ormas). The former leaders...

House leaders to follow up aspirations of 299 rally

Jumat, 29 Sep 2017 23:00 WIB

JAKARTA -- House of Representatives leaders Agus Hermanto and Fadli Zon said they would follow up aspirations from 299 mass rally. Both of them promised to convey it to all factions in parliament...

Alumni 212 says the raise of PKI supported by Parliament

Jumat, 29 Sep 2017 22:55 WIB

JAKARTA -- Chairman of Presidium of Alumni of 212 Rally 212 Slamet Maarif said there is an indication if element of the Parliament supported efforts to the resurrection of Indonesian Communist Party (PKI)....

Police estimates 10 thousand people to join 299 rally

Rabu, 27 Sep 2017 21:32 WIB

JAKARTA -- Head of Public Relations of Jakarta Metro Police said 10 thousand people are expected to join 299 rally on Friday. The rally is predicted to be held in two locations, namely...

Tak Ada Jaminan Perppu Ormas akan Direvisi Setelah Disahkan

Jumat, 20 Okt 2017 19:22 WIB

JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali membenarkan tidak ada jaminan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) bisa segera direvisi jika sudah disahkan dan mendapat persetujuan DPR RI....

DPR Tunda Pengambilan Keputusan Perppu Ormas

Jumat, 20 Okt 2017 18:11 WIB

JAKARTA -- Komisi II DPR menunda pengambilan keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Alasannya, beberapa fraksi harus berkoordinasi dahulu dengan partainya masing-masing, sehingga pengambilan keputusan...

Riau Andalan Pulp and Paper Minta Lahan Pengganti

Jumat, 20 Okt 2017 00:09 WIB

JAKARTA--PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih menuntut kebijakan pemerintah tentang mengelola lahan dan lingkungan ekosistem gambut. Perusahaan yang berada di Pulau Sumatra ini meminta adanya penyelesaian lahan pengganti sementara tetap melakukan revisi...

Ismail Yusanto: Pemerintah tak Pernah Klarifikasi ke HTI

Kamis, 19 Okt 2017 19:26 WIB

JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan, pemerintah tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai anti-Pancasila. Video yang dijadikan alasan pembubaran HTI pun, lanjut dia, merupakan potongan...

PAN tak Takut Ditendang dari Koalisi Pendukung Jokowi

Kamis, 19 Okt 2017 16:10 WIB

JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto mengatakan, PAN tidak gentar terhadap konsekuensi kemungkinan ditendang dari kabinet karena menolak Perppu Ormas. Yandri mengatakan, sudah beberapa kali PAN tidak setuju terhadap kebijakan...

Tolak Perppu, PAN Lebih Pilih Revisi UU Ormas

Kamis, 19 Okt 2017 16:06 WIB

JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan konsisten untuk menolak Perppu Ormas dengan catatan. Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto menjelaskan, catatan yang diusulkan PAN dengan cara kembali ke Undang-Undang Ormas."Kita kembali...