Rabu , 04 October 2017, 12:42 WIB

Anggaran Landasan Pacu Kertajati Dibatalkan, Dampaknya?

Red: Agus Yulianto
Republik/Zuli Istiqomah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat saat meninjau pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka (Ilustrasi)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat saat meninjau pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Perhubungan membatalkan rencana kucuran dana dari APBN sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2018 untuk pembangunan landas pacu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dana sebesar itu pada mulanya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, keputusan pembatalan kucuran dana APBN untuk pembangunan landas pacu Bandara Kertajati tersebut diketahui usai Komisi IV DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

"Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena sampai saat ini runway baru 2.500 meter," kata dia, Rabu (4/10).

Terkait dampak pembatalan dana tersebut, maka Komisi IV DPRD Jawa Barat melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Menurut dia, dalam rapat terungkap bahwa PT BIJB juga merasa terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut.

"PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih konsern pada pembangunan sisi darat sedangkan pembangunan sisi udara didanai APBN," kata dia.

Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II membuat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN. Menurut dia, Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang landas pacu menjadi 3.000 meter.

Karena itu, pihaknya tidak ingin hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak. "Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Mengapa? Beroperasinya BIJB Kertajati pasti akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. Jadi, kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektare itu segera terwujud," ujar Daddy.

Ia memperkirakan, jika PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter maka pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati pertama kali pada tahun 2018 hanyalah isapan jempol belaka.

Sumber : Antara

Berita Terkait